SAMBAS – Satu lagi pintu keluar masuk Indonesia – Malaysia dibuka. Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Aruk, Sambas dapat dilintasi mulai, kemarin (1/1). Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Keamanan (CIQS) Aruk (Indonesia) dan Biawak (Malaysia) siap melayani siapa saja yang melintas dengan paspor.Seremoni pembukaan pintu kedua negara ini dilaksanakan di CIQS Biawak. Indonesia diwakili Bupati Sambas Burhanuddin A Rasyid dan Malaysia oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementrian Dalam Negeri Datok Raja Azahar Bin Raja Abdul Manaf. Sebelum masuk Biawak, Bupati Sambas melakukan pengecapan paspor perdana di CIQS Aruk. Sebagai catatan sejarah orang yang pertama kali melintas resmi di pintu tersebut.
Peresmian pembukaan lintas batas ini rencananya dilakukan pukul 11.00 waktu Malaysia. Waktu tersebut dipilih agar proses bersejarah ini kaya dengan angka satu. Tanggal 1, bulan 1, tahun 2011, pukul 11.00. Namun rencana itu tidak dapat terwujud, rombongan dari Sambas baru tiba di Aruk pukul 11.00 WIB atau pukul 12.00 waktu Malaysia. Rombongan terlambat karena iring-iringan kendaraan terhenti akibat ada mobil yang amblas. Satu persatu mobil ditarik dengan alat berat. Bahkan Bupati Sambas harus melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor. Dia paling dulu tiba di Aruk untuk berkoordinasi dengan Malaysia sekaligus meminta maaf karena rombongan terlambat.
Sedianya Indonesia diwakili Gubernur Kalbar Cornelis. Hingga pukul 12.00 waktu Malaysia gubernur belum tiba. Bupati Sambas yang menggantikannya membaca sambutan. Bupati Sambas saat membaca sambutan gubernur mengatakan, walau hanya peresmian awal setidaknya dengan terbuka pintu Indonesia-Malaysia ini dapat membantu masyarakat sekitar perbatasan. Warga kedua negara tidak perlu lagi keluar masuk dengan cara ilegal. “Tidak perlu lagi menggunakan jalan tikus,” ungkapnya.Tidak dapat dipungkiri, warga perbatasan kurang perhatian dari pemerintah. Dengan terbukanya lintas batas ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. “Selama ini warga perbatasan merasa dianaktirikan. Dengan dibukanya pos lintas batas perekonomian meningkat, nasionalisme juga meningkat,” katanya.
Selain Sambas, ada empat kabupaten lagi di Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia. Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, terbentang sepanjang 996 kilometer dengan luas 24.206 kilometer persegi. Namun baru ada dua PPLB, Sambas dan Sanggau. “Masyarakat perbatasan perlu disiapkan secara optimal. Mari jaga perbatasan sebagai beranda terdepan negara ini. Saya berharap juga semua PPLB di Kalbar nantinya dapat dilakukan ekspor impor skala besar,” tegasnya.
Timbalan Ketua Setiausaha Kementrian Dalam Negeri Malaysia Datok Raja Azahar bin Raja Abdul Manaf, mengatakan, terbukanya PPLB Aruk-Biawak merupakan hasil kerjasama yang baik antara Malaysia-Indonesia. Banyak keuntungan yang dirasakan kedua negara karenanya. Baik secara ekonomi maupun hubungan bilateral di bidang lain. “Saya sendiri terlibat penuh memperjuangkan pintu perbatasan ini. Saya ikut menentukan titik nol kawasan ini. Kala itu Biawak dan Aruk masih hutan lebat. Dengan adanya pintu ini, dari Kuching ke Pontianak atau sebaliknya lebih dekat. Jarak Biawak-Kuching sekitar 120 kilometer. Kalau lewat Tebedu-Entikong sangat jauh, pergi pagi sampainya petang,” ujarnya.
Sementara ini Malaysia akan menempatkan empat pegawai imigrasinya di CIQS Biawak. Jumlahnya akan ditambah jika semua infrastruktur siap. “Dalam waktu dekat imigresen (imigrasi) kami akan menggunakan sistem beometrik untuk mempermudah kinerja dan keamanan,” tuturnya. Walau sama-sama dapat beroperasi kondisi CIQS Aruk dan Biawak sangat berbeda. Malaysia jauh lebih siap dari Indonesia. Pemeriksaan dan pengecapan paspor di Biawak dilakukan di masing-masing pos dengan piranti lengkap. Sedangkan Indonesia, rombongan mengantre di tiga meja yang disiapkan khusus untuk kegiatan peresmian dengan satu komputer. Pun dengan gedung, kelengkapan dan kebersihan CIQS Biawak lebih terjaga. Rapi, bersih dan padat sarana. Semua ruangan telah dipasang mesin pendingin udara.
Ketidakhadiran Gubernur Kalbar Cornelis pada kegiatan tersebut disesalkan beberapa pihak. Warga Sambas, Zulkifli mengatakan, tanggungjawab lebih tinggi sebenarnya terletak pada gubernur. Namun sejak dulu yang bekerja keras memperjuangkan PPLB Aruk justru Bupati Sambas. “Padahal ini kepentingan provinsi, tapi justru kabupaten yang mati-matian kerja. Sangat disayangkan gubernur tidak datang,” keluhnya. (hen)
